Srimulyo Raih Penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik dari Wapres RI
Piyungan (Kabar Gerbang Madu),- Selasa (19/12/2023) Pemerintah Kalurahan Srimulyo yang diwakili oleh Carik Srimulyo, Nurjayanto, S.T. menerima Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa terbaik secara nasional dari Wakil Presiden K. H Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta. Srimulyo menjadi salah satu dari enam desa yang juga mendapatkan penghargaan tersebut. Enam Desa tersebut merupakan bagian dari 10 desa informative. Adapun 6 Pemerintah Desa tersebut, Desa Bumiroso Jateng, Desa Srimulyo DIY, Desa Tegal Harum Bali, Bulo Sulsel, Yayasan Malut, dan Kampung Ruar Papua. Di tahun 2023, apresiasi desa , diikuti oleh 116 Desa yang merupakan perwakilan dari 25 Provinsi.
Penyerahan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa dilakukan Wapres RI, Prof. Dr (Hc). K.H. Ma’ruf Amin bersamaan dengan Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik (BP) Pusat dan Daerah, kedua Monev BP dan Monev Desa tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, menyatakan KI Pusat tidak hanya fokus melakukan Monev BP Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi juga terhadap pemerintahan paling bawah yaitu Pemerintah Desa. Untuk itu, ia mengatakan KI Pusat , selain melaksanakan Monev BP Pusat dan Daerah juga menggelar Monev KIP Pemerintah Desa.
“Kami meyakini bahwa, pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang partisipatif, pemerintahan yang dipercaya publik, sehingga Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk mendorong seluruh Badan Publik hingga sampai level pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Donny menjelaskan.
Sementara Penanggungjawab Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Gede Narayana Ia mengatakan Apresiasi KIP desa untuk pertama kalinya di berikan penganugerah di istana Wapres dan di berikan langsung oleh Bpk Wakil Presiden R.I. Ini membuktikan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektip dan efesien, kata Gede Narayana
“Perlu kami tekankan juga, bahwa hasil pemeringkatan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia,” ucap Gede yang juga Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat itu. (Foto: Inoeng, Kontributor: Imana)
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin
