Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) RKP Tahun 2026
Piyungan (Kabar Gerbang Madu),-Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP) Tahun 2026, pada Selasa (23/09) bertempat di Joglo IKS. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Srimulyo 2021–2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan APBKal tahun berikutnya.
Musyawarah dihadiri oleh Panewu Anom Piyungan, Pamong Kalurahan, Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua TP-PKK, LPMK, Kader Posyandu, Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta pendamping kalurahan. PLT Lurah Srimulyo, Nurjayanto, S.T. dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku dan melibatkan masyarakat secara partisipatif.
“Penyusunan RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2026 kami lakukan secara sistematis dan partisipatif sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tahapan tersebut dimulai dari pembentukan tim penyusun, dilanjutkan dengan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan serta pembiayaan pembangunan, kemudian pencermatan ulang RPJMKal, penyusunan rancangan RKP dan daftar usulan kegiatan, serta pembahasan melalui Musrenbangkal. Tahap terakhir adalah musyawarah kalurahan untuk membahas dan mengesahkan dokumen RKP beserta daftar usulan,” ujar Nurjayanto.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RKP Kalurahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah kalurahan dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang terbuka, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga di seluruh padukuhan dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Prinsip kami adalah partisipatif, transparan, dan berbasis data,” lanjutnya.
Dalam forum ini, Pemerintah Kalurahan Srimulyo memaparkan hasil pencermatan ulang RPJMKal serta penyelarasan dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2026 dilakukan dengan mempedomani dokumen RPJMKal 2021–2026 dan memperhatikan sejumlah hal sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Beberapa di antaranya meliputi hasil evaluasi terhadap laju pencapaian SDGs Desa, informasi perkiraan pendapatan transfer dari pemerintah daerah, serta daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kalurahan. Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga mengakomodasi usulan masyarakat dari berbagai padukuhan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa, memperhatikan berita acara hasil musyawarah antar kalurahan terkait kesepakatan kerja sama lintas wilayah, serta mempertimbangkan dokumen kerja sama dengan pihak ketiga yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
Prioritas program yang diusung dalam RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2026 dibahas melalui forum diskusi terarah (FGD) yang terbagi dalam empat kelompok sesuai bidang kewenangan. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, peserta musyawarah menyepakati beberapa kegiatan prioritas, antara lain penyelenggaraan Sistem Informasi Desa (SID), dukungan dan sosialisasi pengisian pamong, serta intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di bidang pembangunan, kegiatan yang diusulkan mencakup program kesehatan masyarakat seperti Gerak Bersama Lansia Cegah Diabetes dan Hipertensi (GEMAS HEPI), Forum Kesehatan Desa (Forkesdes), serta Rembug Stunting. Selain itu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan penguatan layanan air bersih juga menjadi prioritas.
Sementara itu, pada bidang pembinaan kemasyarakatan, perencanaan diarahkan untuk memperkuat identitas budaya dan sosial masyarakat melalui fasilitasi lembaga budaya, kegiatan adat dan tradisi, serta peringatan HUT RI dan Srimulyo Fest. Adapun di bidang pemberdayaan masyarakat, fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan melalui Sekolah Perempuan “Wanita Mulya”, pendampingan penyandang disabilitas, serta dukungan terhadap kelompok tani dan UMKM melalui kegiatan Expo Desa Preneur.
Setelah melalui pembahasan bersama peserta, forum Musrenbangkal menyepakati prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam rancangan RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2026 serta menetapkan daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat Kapanewon. Kesepakatan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PLT Lurah, Carik, Ketua Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.
“Perencanaan yang baik adalah pondasi utama pembangunan. Karena itu kami berharap dokumen RKP 2026 ini dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan program di tahun mendatang, dengan tetap menjunjung prinsip efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutup Nurjayanto.
(Foto : Inoeng, Kontributor: Inoeng)
